Kredit Macet, Faktor, Sumber Penyebab dan Cara Penyelesaian

Sesuai dengan penjelasan Undang-Undang nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan ditegaskan bahwa “Kredit yang diberikan oleh bank mengandung resiko, sehingga dalam pelaksanaannya bank harus dapat memperhatikan asas-asas perkreditan yang sehat.” Agar pemberian kredit dapat dilaksanakan secara konsisten dan berdasarkan asas perkreditan yang sehat, maka setiap bank diwajibkan membuat suatu kebijakan perkreditan secara tertulis yang dapat dipergunakan sebagai pedoman dalam pemberian kredit sehari-hari.

Dalam SK Direksi Bank Indonesia No. 27/162/KEP/DIR tanggal 31 Maret 1995 ditetapkan bahwa dalam pemberian kredit tersebut sekurang-kurangnya memuat dan mengatur hal-hal pokok sebagai berikut :

1. Prinsip kehati-hatian dalam perkreditan
2. Organisasi dan manajemen perkreditan
3. Kebijaksanaan persetujuan pemberian kredit
4. Dokumentasi dan administrasi kredit
5. Pengawasan kredit

Dalam pelaksanaan pemberian kredit dan pengelolaan perkreditannya bank wajib mematuhi kebijaksanaan perkreditan yang telah dibuat tersebut secara konsekuen dan konsisten. Kebijaksanaan perkreditan harus sudah diterapkan dan dilaksanakan selambat-lambatnya pada tanggal 1 januari 1996. Bagi Bank yang telah mempunyai pedoman tersebut dengan memperhatikan semua aspek-aspek tersebut di atas. Sedangkan bagi Bank yang baru memperoleh izin usaha wajib memiliki dan menerapkan serta melaksanakan kebijaksanaan perkreditan sejak memulai melakukan kegiatan usahanya.

Apabila dalam pelaksanaannya ternyata bank memberikan kredit tidak sesuai dengan kebijaksanaan perkreditan yang telah ditetapkannya, maka Bank Indonesia akan memberikan sanksi yang mempengaruhi penilaian kesehatan bank dan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pedoman tersebut wajib dibuat mengingat bahwa sesuai dengan pengertian kredit, maka lingkup pemberian kredit mencakup banyak aspek dan mengandung resiko yang bervariasi, baik langsung maupun tidak langsung.

 KREDIT BERMASALAH

Adalah kondisi dimana debitur mengingkari janjinya membayar bunga dan atau kredit induk yang telah jatuh tempo, sehingga terjadi keterlambatan pembayaran atau sama sekali tidak ada pembayaran.

FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB KREDIT BERMASALAH

I.          FAKTOR INTERN BANK

1.       Rendahnya kemampuan bank dalam melakukan analisis permohonan kredit.

Misal; kredit diberikan tanpa pendapat atau saran dari komite kredit, taksasi nilai jaminan lenih tinggi dari nilai riil, kredit diberikan kepada perusahaan yang belum berpengalaman, daftar keuangan dan dokumen pendukung yang diserahkan kepada bank adalah hasil rekayasa, serta bank tidak memperhatikan laporan pihak ketiga yang kurang mendukung permohonan debitur.

2.       Lemahnya sistem informasi, pengawasan,dan administrasi kredit.

Dapat dilihat dari penarikan dana kredit sebelum dokumen kredit selesai, surat teguran atas tunggakan kepada debitur tidak disertai dengan tindakan riil, bank jarang mengadakan analisis cash-flow, status kredit, bank tidak mengawasi penggunaan kredit, komunikasi antara bank dengan debitur kurang lancar, tidak ada rencana dan jadwal yang tegas mengenai pembayaran kembali, bank tidak meminta dan menerima neraca rugi/laba, bank gagal menerapkan sistem dan prosedur tertulis mereka, bank mengabaikan cerukan debitur, serta bank tidak berhasil meninjau kondisi fasilitas produksi debitur.

3.       Campur tangan berlebihan

Kredit diberikan atas usul dari pihak petugas bank yang bersahabat dengan debitur, pimpinan puncak bank terlalu dominan dalam proses pengambilan keputusan kredit.

4.       Lemahnya pengikatan jaminan yang kurang sempurna.

Kurang sempurna dalam hal ini maksudnya seperti penambahan kredit tanpa jaminan yang cukup, tidak dapat merealisir jaminan kredit, serta bank tidak berhasil menguasai jaminan secepatnya ketika terdapat tanda kredit yang diberikan berkembang ke arah kredit bermasalah.

PENGGOLONGAN KREDIT BERMASALAH (Berdasarkan Pasal 10 Peraturan Bank Indonesia No. 7/2/PBI/2005 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum)

1.      LANCAR

2.      DALAM PERHATIAN KHUSUS

3.      KURANG LANCAR

         a)      Terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga yang telah melampaui 90 hari

         b)       Sering terjadi cerukan

         c)       Frekuensi mutasi rekening relative rendah

         d)      Terjadi pelanggaran kontrak yang telah diperjanjikan selama 90 hari

        e)      Terdapat indikasi masalah keuangan yang dihadapi debitur

        f)       Dokumentasi pinjaman yang lemah

4.              DIRAGUKAN

          a)      Terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga yang telah melampaui 180 hari

          b)      Terjadi cerukan yang bersifat permanen

          c)       Terjadi wanprestasi lebih dari 180 hari

          d)      Terjadi kapitalisasi bunga

          e)      Dokumentasi hukum yang lemah baik untuk perjanjian kredit maupun pengikatan jaminan

5.              MACET

          a)    Terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga lebih dari 270 hari

          b)   Kerugian operasional ditutup dengan pinjaman baru

          c)    Dari segi hukum, maupun segi pasar, jaminan tidak dapat dicairkan pada nilai wajar.

II.            FAKTOR KETIDAKLAYAKAN DEBITUR

 1.         Debitur Perorangan. Sumber: penghasilan Gangguan: kesehatan, kematian, perceraian.

 2.         Debitur Korporasi. Salah urus/mismanagement, kurangnya pengetahuan dan pengalaman, dan adanya penipuan.

          I.            FAKTOR EKSTERN

         1.    Menurunnya kegiatan ekonomi

        2.    Tingginya suku bunga kredit

        3.    Pemanfaatan iklim persaingan dunia perbankan yang tidak sehat oleh debitur yang tidak
                bertanggungjawab.

         4.    Musibah yang menimpa perusahaan debitur.

Sumber Penyebab Kredit Bermasalah (Non Performing Loan)

Sumber-sumber penyebab terjadinya kegagalan pengembalian kredit oleh nasabah atau penyebab terjadinya kredit bermasalah pada bank dapat dikemukakan sebagai berikut:

1. Self Dealing

Self dealing terjadi karena adanya interest tertentu dari pejabat pemberi kredit terhadap permohonan yang diajukan nasabah, berupa pemberian kredit yang tidak layak atas dasar yang kurang sehat terhadap nasabahnya dengan harapan mendapatkan kompensasi berupa pemberian imbalan dari nasabah.

2. Anxiety for Income

Pendapatan yang diperoleh melalui kegiatan perkreditan merupakan sumber pendapatan utama sebagian besar bank sehingga ambisi ataupun nafsu yang berlebihan untuk memperoleh laba bank melalui penerimaan bunga kredit  sering menimbulkan pertimbangan yang tidak sehat dalam pemberian kredit.

3. Compromise of Credit Principles

Pelanggaran prinsip-prinsip kredit oleh pimpinan bank yang menyetujui pemberian kredit yang mengandung risiko yang potensial menjadi kredit yang bermasalah.

4. Incomplete Credit Information

Terbatasnya informasi seperti data keuangan dan laporan usaha, disamping informasi lainnya seperti penggunaan kredit, perencanaan, ataupun keterangan mengenai sumber pelunasan kembali kredit.

5. Failure to Obtain or Enforce Liquidation Agreements

Sikap ragu-ragu dalam menentukan tindakan terhadap suatu kewajiban yang telah diperjanjikan, meskipun nasabah mampu dan wajib membayarnya, juga merupakan penyebab timbulnya kredit-kredit yang tidak sehat dan mengakibatkan kredit bermasalah bagi bank.

6. Complacency

Sikap memudahkan suatu masalah dalam proses kredit akan mengakibatkan terjadinya kegagalan atas pelunasan kembali kredit yang diberikan

7. Lack of Supervising

Karena kurangnya pengawasan yang efektif dan berkesinambungan setelah pemberian kredit, kondisi kredit berkembang menjadi kerugian karena nasabah tidak memenuhi kewajibannya dengan baik.

8. Technical Incompetence

Tidak adanya kemampuan teknis dalam menganalisis permohonan kredit dari aspek keuangan meupun aspek lainnya akan berakibat kegagalan dalam operasi perkreditan suatu bank. Para pejabat kredit harus senantiasan meningkatkan pengetahuan dan kemampuan yang berkaitan dengan tugasnya dan jangan memberikan kredit kepada usaha atau sektor yang tidak dikenal dengan baik.

9. Poor Selection of Risks

Risiko tersebut dapat dijelaskan dibawah ini:

a.       Pejabat kredit mampu mendeteksi kemampuan nasabah dalam membiayai usahanya, selain yang diperoleh dari bank.

b.      Pejabat kredit harus mampu menghitung berapa kebutuhan nasabah yang sesungguhnya.

c.       Pejabat kredit harus mampu menghitung nilai taksasi jaminan yang mengcover kredit yang diberikan

d.      Pejabat kredit harus mampu memperhitungkan kemungkinan risiko yang dihadapi dengan pemberian kredit dan mengetahui sumber pelunasan.

e.      Pejabat kredit harus mampu mendeteksi risiko pemberian kredit yang mungkin secara kemampuan cukup baik, tetapi dari sisi moral kurang menguntungkan bagi bank.

f.        Pejabat kredit harus mampu mendeteksi kualitas jaminan yang akan menimbulkan masalah di kemudian hari.

10. Overlending

Overlending adalah pemberian kredit yang besarnya melampaui batas kemampuan pelunasan kredit oleh nasabah.

11. Competition

Competition merupakan risiko persaingan yang kurang sehat antar bank yang memperebutkan nasabah yang berakibat pemberian kredit yang tidak sehat.

DAMPAK KREDIT BERMASALAH

1.      Terhadap kelancaran operasi bank pemberi kredit dalam pandangan bank sentral:

a)    Aktiva produktif bank yang diragukan kolektibilitasnya (kewajiban PPAP=penyisihan penghapusan aktiva produktif)

b)   Menurunnya profitabilitas ( ROA= Return On Asset)

c)    Megurangi jumlah modal bank yang berakibat pada menurunnya persentase car dan bank harus memasukkan modal.

2.      Terhadap industri perbankan

a)    Turunnya likuiditas, solvabilitas, dan kepercayaan masyarakat

b)   Bank systemic risk

3.      Terhadap kehidupan ekonomi dan moneter negara

a)    Peranan bank sebagai lembaga intermediasi tidak dapat berfungsi sehingga akan memperkecil kesempatan peluang bisnis, proyek baru, lapangan kerja baru, dsb.

PENCEGAHAN KREDIT BERMASALAH

Dengan prinsip kehati-hatian

1.      Permohonan

2.      Analisis

3.      Keputusan

4.      Perjanjian

5.      Pengikatan jaminan

6.      Dropping kredit

7.      Pengawasan

8.      Pelunasan dan atau perpanjangan

GEJALA AWAL KREDIT BERMASALAH

1.      Penyimpangan dari ketentuan perjanjian kredit

2.      Penurunan kondisi keuangan debitur

3.      Penyajian laporan dan bahan masukan lain secara tidak benar.

4.      Menurunnya sikap kooperatif debitur

5.      Penurunan nilai jaminan yang disediakan.

6.      Tingginya frekuensi pergantian tenaga inti.

7.      Timbulnya problem pribadi serius.

PENANGANAN KREDIT BERMASALAH

Penyelesaian Kredit Bermasalah Secara Administrasi Perkreditan

Secara operasional penanganan penyelamatan kredit bermasalah dapat ditempuh melalui beberapa cara diantaranya:

a.       Penjadwalan Kembali ( rescheduling )

Perubahan syarat kredit yang menyangkut jadwal pembayaran dan atau jangka waktu termasuk masa tenggang, baik meliputi perubahan besarnya angsuran maupun tidak.

b.      Persyaratan Kembali ( reconditioning )

Perubahan sebagian atau seluruh syarat-syarat kredit yang tidak terbatas pada perubahan jadwal pembayaran, jangka waktu dan atau persyaratan lainnya sepanjang tidak menyangkut perubahan maksimum saldo kredit dan konversi seluruh atau sebagian dari pinjaman menjadi penyertaan bank.

c.       Penataan Kembali ( restructuring )

Perubahan syarat-syarat kredit berupa penambahan dana bank dan atau konversi seluruh atau sebagian tunggakan bunga menjadi pokok kredit baru dan atau konversi seluruh atau sebagian dari kredit menjadi penyertaan dalam perusahaan.

Restrukturisasi kredit berdasarkan SK.Dir. BI 31/150/KEP/DIR/1998

Upaya yang dilakukan bank dalam kegiatan usaha perkreditan agar debitur dapat memenuhi kewajibannya, antara lain melalui: penurunan suku bunga kredit, pengurangan tunggakan bunga kredit,  pengurangan  tunggakan pokok kredit, perpanjangan jangka waktu kredit, penambahan fasilitas kredit, pengambilalihan aset debitur sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

PENYELESAIAN KREDIT BERMASALAH MELALUI JALUR HUKUM

Penanganannya lebih banyak ditekankan melalui beberapa upaya yang lebih bersifat pemakaian kelembagaan hukum, diantaranya:

a.       Melalui Panitia Urusan Piutang Negara dan Badan Urusan Piutang Negara

Mekanisme penanganan piutang negara oleh PUPN yaitu apabila utang negara tersebut telah diserahkan pengurusan kepadanya oleh pemerintah atau bank milik negara tersebut kemudian setelah dirundingkan oleh panitia dengan penanggung utang dan diperoleh kata sepakat tentang jumlah utang yang harus dibayar termasuk bunga uang, denda serta biaya yang bersangkutan dengan piutang ini oleh ketua panitia dan penanggung utang/penjamin utang dibuat surat pernyataan bersama yang memuat jumlah dan kewajiban penanggung utang untuk melunasinya. Pelaksanaannya dilakukan oleh ketua panitia.

Tambahan:

Kredit bermasalah terutamanya golongan kredit macet pada bank milik negara merupakan salah satu bentuk yang dikategorikan sebagai piutang negara karena bank milik negara merupakan salah satu badan yang secara langsung atau tidak langsung dikuasai negara (pasal 12 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No.49 tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara). Penyelesaian kredit bank milik negara dapat diusahakan melalui Panitia Urusan Piutang Negara (anggotanya wakil dari Depatemen Keuangan, Departemen Hankam, Kejaksaan Agung dan dari Bank Indonesia; sedangkan struktur organisasinya terdiri atas PUPN Pusat, wilayah dan cabang).

Mekanisme penanganan piutang negara oleh PUPN, yaitu apabila piutang negara tersebut telah diserahkan pengurusannya kepadanya oleh pemerintah atau bank milik negara terssebut. Piutang yang diserahkan adalah piutang yang adanya dan besarnya telah pasti menurut hukum, tetapi yang penanggung utangnya tidak melunasinya sebagaimana mestinya.

Mekanisme penyelesaian pengurusan piutang negara paling tidak melalui tahapan:

1.      Setelah dirundingkan oleh panitia dengan penanggung utang dan diperoleh kata sepakat tentang jumlah utangnya yang masih harus dibayar, termasuk bunga uang, denda, serta biaya-biaya yang bersangkutan dengan piutang ini, oleh ketua panitia dan penanggung utang atau penjamin utang dibuat suatu pernyataan bersama yang memuat jumlah dan kewajiban penanggung utang untuk melunasinya.

2.      Pernyataan bersama ini mempunyai kekuatan pelaksanaan, seperti suatu putusan hakim yang telah berkekuatan hukum pasti. Dengan demikian, PUPN mempunyai kewenangan parate executie.

3.      Pelaksanaannya dilakukan oleh ketua panitia dengan surat paksa melalui cara penyitaan, pelelangan barang-barang kekayaan penanggung utang/penjamin utang dan penyaderaan terhadap penanggung utang/penjamin utang dan pernyataan lunas piutang negara.

4.      Dalam hal penyitaan khusus khususnya terhadap kekayaan yang tersimpan di lembaga perbankan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 4 Keputusan Menteri Keuangan No.376/KMK.09/1995, maka PUPN dapat melakukannya tanpa memerlukan izin terlebih dari Menteri Keuangan. Adapun hasil dari penyitaan tersebut untuk digunakan pembayaran atau pelunasan hutang penanggung utang/penjamin utang.

b.      Melalui badan peradilan

Dalam hal debitur tidak memenuhi kewajibannya, setiap kreditur dapat mengajukan gugatan untuk memperoleh keputusan pengadilan. Peradilan yang dapat menangani kredit bermasalah yaitu peradilan umum melalui gugatan perdata dan peradilan niaga melalui gugatan kepailitan.Apabila sudah ditetapkan keputusan pengadilan yang kemudian mempunyai kekuatan hukum untuk dilaksanakan atas dasar perintah dan dengan pimpinan ketua pengadilan negeri yang memeriksa gugatannya pada tingkat pertama, menurut ketentuan-ketentuan HIR pasal 195 dan selanjutnya. Atas perintah ketua pengadilan ketua pengadilan tersebut dilakukanlah penyitaan harta kekayaan debitur, untuk kemudian dilelang dengan perantara kantor lelang. Dari hasil pelelangan itu kreditur memperoleh pelunasan piutangnya.

c.       Melalui arbitrase atau Badan Alternatif Penyelesaian Sengketa

Dilakukan melalui lembaga arbitrase, yaitu suatu badan yang dipilih oleh para pihak yang bersengketa untuk memberikan putusan mengenai sengketa tertentu. Para pihak dapat memilih arbiter yang menurut keyakinannya mempunyai pengetahuan, pengalaman, serta latar belakang yang cukup mengenai masalah yang disengketakan, jujur dan adil, para pihak dapat menentukan pilihan hukum untuk menyelesaikan masalahnya, serta proses dan tempat penyelenggaraan arbitrase, serta putusan arbitrase.

Keuntungan penggunaan lembaga arbitrase antara lain:

1.      Penyelesaiannya relative tidak memerlukan waktu yang lama

2.      sifatnya tertutup maka diharapkan nama baik para pihak terjaga

3.      para pihak dapat memilih arbiter yang menurut keyakinannya mempunyai pengetahuan, pengalaman serta latar belakang yang cukup mengenai masalah yang disengketakan, jujur dan adil

4.      para pihak dapat menentukan pilihan hukum untuk menyelesaikan masalahnya serta proses dan tempat penyelenggaraan arbitrase

5.      serta putusan arbitrase merupakan putusan yang mengikat para pihak dan langsung dapat dilaksanakan

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

d.      Melalui Badan Penyehatan Perbankan Nasional

Dilakukan melalui tindakan pemantauan kredit, peninjauan ulang, pengubahan, pembatalan, pengakhiran dan atau penyempurnaan dokumen kredit dan jaminan, restrukturisasi kredit, penagihan piutang, penyertaan modal pada debitur, memeberikan jaminan atau penanggungan, pemberian atau penambahan fasilitas pembiayaan dan atau penghapusbukuan piutang.

Penanganan kredit macet oleh Badan Penyehatan Perbankan Nasional, diantaranya melalui penyertaan modal sementara (pasal 15 Peraturan Pemerintah No.17 tahun 1999 tentang Badan Penyehatan Perbankan Nasional) yaitu bahwa dalam rangka penyehatan perbankan dan atau pengelolaan kekayaan yang berbentuk portofolio kredit. Penyertaan modal sementara dilakukan secara langsung atau melalui pengkonversian tagihan Badan Penyehatan Perbankan Nasional menjadi penyertaan modal.

Badan Penyehatan Perbankan Nasional dalam menangani kredit bank dalam penyehatan sesuai dengan ketentuan pasal 53 Peraturan Pemerintah No.17 tahun 1999 dilakukan melalui:

1.      Tindakan Pemantauan Kredit

2.      Peninjauan ulang

3.      Pengubahan

4.      Pembatalan

5.      Pengakhiran dan atau penyempurnaan dokumen kredit dan jaminan

6.      Restrukturisasi kredit

7.      Penagihan piutang

8.      Penyertaan modal pada debitur

9.      Memberikan jaminan atau penanggungan

10.  Pemberian atau penambahan fasilitas pembiayaan dan atau penghapusbukuan piutang.


http://risnapoe3.blogspot.com/2012/10/jaminan-dan-penyelesaian-kredit.html
http://solusi-kredit-macet.blogspot.com/2012/07/manajemen-kredit-macet-pada-perbankan.html